Keberhasilan pembangunan daerah harus diawali dengan pelaksanaan perencanaan yang baik dan trasparan, walaupun perencanaan yang baik dapat dibuat dengan tidak mudah. Hal ini dikarenakan selain dalam Perencanaan Daerah dibutuhkan kemampuan mengakomodasi kepentingan Nasional juga harus mampu mengidentifikasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam suatu system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kompetitif, dan masyarakatnya hidup dalam akar tradisi yang kondusif. Wilayah administrasi pemerintahan Jawa Barat memiliki 18 Kabupaten, 9 Kota, dan 626 Kecamatan, terdiri dari 5321 Desa, 641 Kelurahan. Jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 44.548.431 jiwa dengan kepadatan penduduk rata – rata mencapai 1264 jiwa/Km2. Dari total penduduk tersebut 34,31% diantaranya tinggal di pedesaan.

Potensitersebut belum digarap secara optimal, dalam arti potensi tersebut belum dikelola secara profesional dan proporsional yang berorientasi  kepada kepentingan masyarakat serta berdasar pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Kondisi ini menempatkan masyarakat Jawa Barat saat inipada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga menyisakan sejumlah permasalahan yang kompleks dan perlu penanganan dengan segera.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh ketidakoptimalan operasionalisasi strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan pada masa lalu serta kondisi perekonomian yang semakin berat dan belum kondusif, sehingga sebagian besar masyarakat terperangkap dalam kondisi ketidakberdayaan, terutama ketidakberdayaan untuk keluar dari kemiskinan.

Pelaksanaan pembangunan masih banyak yang tidak didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak, namun lebih dikarenakan kepentingan tertentu, baik kepentingan aparat pusat, Daerah maupun perangkat Desa.Hal tersebut seyogyanya sudah harus ditinggalkan dan didorong kearah pembangunan yang lebih baik, yang terukur, melibatkan masyarakat banyak (transparan) baik dalam perencanaan (aspiratif), pelaksanaan maupun rencana tindak lanjutnya (partisipatif) dengan mempedomani ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Fakta bahwa pelaksanaan pembangunan belum mecapai sasaran yang tepat sesuai dengan yang ditetapkan tercermin dari perolehan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat, dimana berdasarkan perhitungan sementara Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006 menunjukkan angka 70,30 suatu kondisiyang memprihatinkan, dimana angka tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2006 yaitu sebesar 75,60. Angka IPM ini menyiratkan bahwa target-target pelaksanaan program setiap tahunnya belum mencapai kinerja yang ditetapkan.