Rakor TMMD Ke 100 Tahun 2017 di Wiliyah Kodam Jaya.
Tanggal : 14-09-2017 s.d 14-09-2017
Tempat : Aula Babinsa Makodim 0509/Kab.Bekasi Jam : 09.00 s/d Selesai
BIDANG KPEM
Diposting tanggal: 18 April 2016
Bidang Kelembagaan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat
 
Pasal 11
 
 (1) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi.
 (2) Bidang Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pratisipasi mempunyai fungs;
 a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penguatan kelembagan di pratisipasi masyarakat;
 b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat;
 c. penyelenggaraan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
 (3) Rincian Tugas Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi:
 a. menyelenggarakan pengkajian program Kerja Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi;
 b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penguatan kelembagaan dan partisipasi;
 c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penguatan kelembagaan dan partisipasi;
 d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 e. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat;
 f. menyelenggarakan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi;
 g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan partisipasi;
 h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi;
 k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 (4) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi membawahka;
 a. Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat:
 b. Subbidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat.
  
Pasal 12
 
 (1) Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
 (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat, meliputi LPM, PKK, RW, RT, kemasyarakatan lainnya;
 b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat, meliputi LPM, PKK, RW, RT, dan lembaga kemasyaraka:
 (3) Rincian Tugas Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat:
 a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja Subbidang Pemberdayaan kelembagaan Masyarakat;
 b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 d. melakanakan pengelolaan data dan informasi pemberdayaan kelembagaan kelembagaan masyarakat;
 e. melaksanakan pembinaan tahapan penyusunan program kerja pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 f. melaksanakan pembinaan manajemen pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 g. melaksanakan pembinaan pengelolaan data informasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
 i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 k. melaksanakan pelaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 
  Pasal 13
 
(1) Subbidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat.
 (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :
 a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat, meliputi pelatihan manajemen penguatan kelembagaa, perencanaan, partisipasi, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa terpadu, kader pemberdayaan masyarakat dan lain-lain;
 b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat, meliputi pelatihan manajemen penguatan kelembagaan, perencanaan, partisipatif, pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa terpadu, kader pemberdayaan masyarakat dan lain-lain.
 (3) Rincian Tugas Subbidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat :
 a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
 b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis peningkatan partisipasi masyarakat;
 c. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat;
 d. melakasanakan pengelolaan data dan informasi peningkatan partisipasi masyarakat;
 e. melaksanakan pembinaan tahapan penyusunan program peningkatan partisipasi masyarakat;
 f. melaksanakan pembinaan manajemen peningkatan partisipasi masyarakat;
 
 
 
 
TWITTER
FACEBOOK
LOKASI


Dpm-Desa Prov. Jawa Barat
Jl. Soekarno Hatta No. 466 Kota Bandung 40266
Phone: 022.751 3586 Fax: 022.750 3664
Email : dpmdesa@jabarprov.go.id
Email : dpmdesaprovjabar@gmail.com
Copyright © 2017 - DPM-DESA JABAR. All rights reserved
Powered by : Team IT DPM-DESA JABAR