Jakarta, (04/11/2024) — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan bergengsi Bhumandala Award 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang inovatif dalam pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan. Tahun ini, DPMD Jawa Barat berhasil meraih penghargaan tertinggi, Bhumandala Kanaka (Emas), dalam kategori Provinsi Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan.

Penghargaan ini diberikan atas pencapaian DPMD Jawa Barat dalam memanfaatkan teknologi informasi geospasial untuk perencanaan, pemantauan, dan pengembangan desa-desa di wilayah Jawa Barat melalui penyelesaian batas desa/kelurahan. Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi, mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima serta memberikan apresiasi atas kontribusi seluruh tim dan pihak terkait yang turut berperan dalam pencapaian ini. "Ini tentu sungguh membanggakan, karena pekerjaan ini sungguh tidaklah mudah, dan dengan komitmen yang kuat kita mampu mewujudkan itu," ujar Dicky.

"Menjadi kebanggaan tidak hanya untuk Jawa Barat tetapi juga untuk Indonesia," pungkasnya. Bhumandala Award merupakan penghargaan yang ditujukan untuk mengapresiasi instansi/lembaga serta pemerintah daerah yang mengimplementasikan sistem informasi geospasial secara efektif. Penghargaan Bhumandala Award 2024 ini menjadi motivasi bagi DPMD Jawa Barat untuk terus berinovasi dalam pembangunan desa, termasuk pemanfaatan data geospasial untuk meningkatkan ketahanan pangan, memperluas akses infrastruktur, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Provinsi Jawa Barat telah mencatatkan peningkatan signifikan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) selama periode 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, nilai IDM berada di angka 0,6439 dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 0,8013 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan desa yang dijalankan di Jawa Barat, dengan fokus pada tiga dimensi utama: sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dimensi sosial menjadi yang paling menonjol dengan nilai tertinggi, diikuti oleh dimensi lingkungan. Namun, dimensi ekonomi masih menjadi tantangan dengan nilai terendah di antara ketiga dimensi, menunjukkan perlunya intervensi lebih lanjut dalam pengembangan ekonomi desa. Data ini juga menunjukkan bahwa pembangunan desa di Jawa Barat secara konsisten bergerak menuju kategori "Maju", dengan peningkatan status desa secara keseluruhan.

Selain pencapaian nilai IDM secara keseluruhan, sepuluh desa di Jawa Barat berhasil menempati posisi teratas dengan nilai IDM tertinggi, mengukuhkan desa-desa tersebut dalam kategori "Mandiri." Desa Panjalu di Kabupaten Ciamis berhasil meraih posisi pertama dengan nilai sempurna 1,0000, diikuti oleh Desa Kemang di Kabupaten Bogor dan Desa Cibiru Wetan di Kabupaten Bandung, masing-masing dengan nilai 0,9981. Keberhasilan ini menunjukkan kuatnya komitmen desa-desa tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui berbagai program pembangunan. Jawa Barat juga telah menyelesaikan verifikasi kuesioner IDM di 5.311 desa, memastikan bahwa seluruh desa telah terdata dengan lengkap untuk memperkuat intervensi kebijakan pembangunan di tahun mendatang. Pencapaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan capaian pembangunan desa yang unggul di tingkat nasional.

Berdasarkan perkembangan strata desa di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga 2024, terlihat perubahan signifikan dalam klasifikasi desa. Desa sangat tertinggal di Jawa Barat telah mencapai angka nol sejak tahun 2019, menunjukkan tidak ada lagi desa di kategori tersebut. Begitu juga dengan desa tertinggal yang sudah mencapai nol sejak tahun 2022.

Pada tahun 2024, mayoritas desa di Jawa Barat berada pada strata Mandiri, dengan jumlah mencapai 2.448 desa atau sekitar 46,09% dari total desa. Desa berkembang mengalami penurunan signifikan sebanyak 422 desa, sementara desa maju berkurang sebanyak 198 desa dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan kemajuan pesat desa-desa di Jawa Barat dalam mencapai kategori yang lebih tinggi, khususnya desa Mandiri yang mengalami lonjakan sebesar 620 desa dibandingkan tahun sebelumnya.

Kuningan (08/08/2024) - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengundang seluruh Kepala DPMD dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk hadir di Hotel Santika Premier Linggarjati Kuningan guna melaksanakan Konsolidasi Program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) serta Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan di desa.

Selaku pembicara utama, Herman menyatakan bahwa forum konsolidasi ini merupakan kerjasama antara DPMD Provinsi Jawa Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Herman, Jawa Barat tidak akan maju jika kabupaten/kotanya bekerja biasa-biasa saja. Artinya, ketika kabupaten/kotanya berakselerasi, maka provinsinya akan maju. "Dinas strategis dalam memajukan Jawa Barat salah satunya adalah Dinas PMD, dan Bapak/Ibu semualah kepala dinasnya," ujar Herman menegaskan.

Berkaitan dengan hal itu, Herman mendorong seluruh kepala DPMD untuk menyusun strategi yang mendukung Gerbang Desa demi kemajuan Jawa Barat, termasuk memberikan jaminan sosial bagi para pekerja di desa.

Pada kesempatan yang sama, Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi, mengungkapkan bahwa sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai manfaat, hak, dan kewajiban terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Gerakan Membangun Desa yang diatur dalam Pergub Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2023 berkomitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui 15 program, yang salah satunya adalah Desa Sejahtera Juara," ungkap Dicky.

Konsolidasi dilaksanakan selama dua hari hingga Jumat (09/08), diikuti oleh para Kepala DPMD dari 18 kabupaten dan Kota Banjar. Melalui konsolidasi ini, berbagai inisiatif pembangunan desa yang meliputi peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dapat diselaraskan dengan program BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Deputi Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, Romie Erfianto, menyampaikan laporannya perihal perkembangan laju ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Ia menuturkan, dari sisi lapangan kerja, sektor usaha kecil mikro berada di posisi yang sedang bertumbuh dalam memberikan kontribusinya terhadap laju perkembangan ekonomi di Jawa Barat. Di lain sisi, sektor ini melibatkan kelompok pekerja tingkat ekonomi rendah.

Cimahi – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengumumkan dan menyerahkan langsung penghargaan kepada pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi Jawa Barat dalam rangkaian acara Pembukaan Gelar TTG ke X Tingkat Provinsi Jawa Barat di Cimahi Techno Park, Kota Cimahi, pada Selasa (28/05).

Dalam sambutannya, Bey menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang lomba TTG yang telah dilaksanakan pada April lalu. “Inovasi yang terus dilakukan ini akan bermanfaat bagi kehidupan dan semoga dengan inovasi ini juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat,” tutur Bey dengan penuh harap.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi, yang juga hadir sebagai Penjabat Wali Kota Cimahi, menyampaikan jika momentum Gelar TTG ini tiada lain untuk memperkaya dan terus mengaktualisasikan program Gerakan Membangun Desa dari pemerintah provinsi. Adapun tujuan lain dari gelaran ini ialah mendukung kemajuan teknologi di Jawa Barat. “Dari teknologi inilah kita akan memberikan ruang untuk berekspresi dan berinovasi bagi desa dan kelurahan di Jawa Barat, “ujar Dicky.

Gelar TTG Tingkat Provinsi Jawa Barat ke-X dirangkaikan dengan Lomba TTG Tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi se-Jawa Barat yang diselenggarakan hingga Kamis mendatang. Sejumlah peserta yang sudah mendaftar melalui situs resmi DPMD Provinsi Jawa Barat siap mempresentasikan inovasi mereka di hadapan dewan juri.

Peserta lomba terdiri dari 26 tim dari SMA/SMK dan 23 tim dari perguruan tinggi. Mereka diberi kesempatan untuk menyajikan karya-karya mereka kepada juri yang terdiri dari Ir. Arie Sudaryanto, MP dari BRIN; M. Reza Hermawan, S.T., M.T. dari Universitas Pasundam; dan H. Haerul Tamam, S.E., M.M. Wakil Ketua Umum Bidang Desa KADIN Jabar. Penilaian dilakukan secara ketat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan diresmikannya Gelar TTG ke-X Provinsi Jawa Barat, diharapkan muncul lebih banyak inovasi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, serta meningkatkan peran desa dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Karawang (21/05) – Gebyar Desa bertema “Bersama Cegah Stunting Anak Berhak Tumbuh & Berkembang Penuh Potensi” digelar di Desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Acara ini dibuka oleh Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat, Amanda Soemedi, yang menyampaikan pesan Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengenai percepatan penurunan angka stunting.

"Berdasarkan data terakhir, Jawa Barat mengalami kenaikan angka prevalensi stunting sebesar 1,5%," kata Amanda. "Negara kita tidak akan bisa menjadi negara adidaya jika angka stuntingnya masih tinggi. Kerjasama multi-sektor sangat diperlukan," tambahnya. PKK, sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa, berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan 10 programnya. "PKK dapat menjadi penggerak dan pemberdaya masyarakat serta mitra pemerintah dalam penanggulangan stunting," ujar Amanda.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP), serta Pemerintah Kabupaten Karawang dalam acara ini. DPMD telah memberikan bantuan berupa 5.000 butir telur, 135.000 tablet tambah darah, dan 1.000 kapsul vitamin A melalui Puskesmas Tempuran untuk warga yang membutuhkan. Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi, menjelaskan pemilihan Kabupaten Karawang sebagai lokasi Gebyar Desa sebagai bentuk apresiasi terhadap penurunan angka stunting di daerah tersebut. "Dalam periode 2022 hingga 2024, angka stunting di Kabupaten Karawang turun dari 20% menjadi 14%," ungkap Dicky.

Ribuan warga Desa Cikuntul dan sekitarnya antusias mengikuti acara, terutama saat sesi Minum Susu Bersama. Selain itu, 13 unit Mobil Maskara dengan produk unggulan masing-masing turut memeriahkan acara, berkolaborasi dengan berbagai instansi dan sponsor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bank BJB, Prenagen, BKKBN, dan Badan POM. Gebyar Desa di Kabupaten Karawang dipusatkan di Desa Cikuntul karena tingginya kasus stunting di kecamatan tersebut. Desa ini juga merupakan eks desa berstrata ‘tertinggal’ yang saat ini mengembangkan wisata Pantai Akong. Kegiatan Gebyar Desa ini juga sebagai upaya pembinaan dan promosi oleh pemerintah provinsi.

Desa Cikuntul direncanakan menjadi pilot project Simulasi Pengentasan Desa Berkembang dan Strategi Peningkatan Kapasitas Sosial dan Ekonomi Lokal dalam Pencegahan Stunting. Ini melibatkan kolaborasi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat, Dewan Mesjid Indonesia, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Karawang. Program Gerai Berdesa DPMD Provinsi Jawa Barat akan mengoptimalkan sumber dana untuk penyaluran bantuan dan peningkatan kapasitas ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat berbasis dana sosial.

Bandung (22/10) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi, secara resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung. Pelantikan Dicky Saromi sebagai Pj. Wali Kota Cimahi ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4111 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cimahi. Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dalam sambutannya menyatakan kepercayaannya kepada Dicky untuk mengemban tugas sebagai Pj. Wali Kota Cimahi. Bey berharap Dicky mampu menekan angka inflasi, stunting, kemiskinan dan pengangguran yang menjadi isu strategis khususnya di Kota Cimahi.

Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor 6739/KPG.07/BKD, Gubernur Jawa Barat menunjuk Ir. H. Pupun Saefunudin sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat terhitung tanggal 23 Oktober 2023. Surat perintah ini berlaku selama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melaksanakan tugas sebagai Penjabat Wali Kota Cimahi dan sedang tidak berkendudukan di Bandung/Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

"Jejak Tapak Gubernur Desa & Bunga Rampai Desa Juara”, 2 (dua) buku dengan Kisah Inspiratif Desa-desa di Jawa Barat yang Membanggakan.Pada acara Festival Literasi Digital 2023 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat menyerahkan kedua buku tersebut secara langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Buku ini merupakan karya luar biasa dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang telah berkolaborasi dan melahirkan banyak inovasi dalam pembangunan desa selama 5 tahun terakhir. Bersama-sama, kita persembahkan kebahagiaan dan harapan untuk masa depan desa kita! Buku tersebut dapat dibaca dengan mengklik button di bawah ini.